Bali-Asian African Legal Consultative Organization (AALCO) ke-61dipastikan akan diselenggarakan di kawasan Nusa Dua, Bali. Forum ini akan menjadi tonggak penting dalam sejarah kerja sama hukum lintas benua, karena akan membahas isu-isu terkini termasuk masalah Israel dan Palestina.
Kedatangan para delegasi mendapat pengamanan dari personel Polri mulai dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai hingga dikawal menuju hotel tempat menginap. Kemudian pengamanan dan pengawalan dari hotel menuju lokasi kegiatan AALCO.
Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol. Jansen Avitus Panjaitan, S.I.K., M.H. mengatakan, Polda Bali melaksanakan Operasi Puri Agung VIII dari tanggal 16-20 Oktober 2023 dengan melibatkan 761 personel untuk mengamankan AALCO ke-61.
"Pengamanan dilakukan secara optimal melibatkan satuan fungsi berpedoman pada SOP (Standard Operational Procedure), tentunya berkolaborasi dengan Satgas Pamwil TNI dan stakeholder lainnya. Tujuannya, agar pelaksanaan forum AALCO bisa berjalan lancar dan sukses serta para delegasi aman selama berada di Bali," terang Kombes Pol. Jansen Avitus Panjaitan selaku Kasatgas Humas Ops Puri Agung VIII, Senin (16/10/2023).
Dijelaskannya bahwa AALCO sendiri adalah forum konsultasi yang menghubungkan negara-negara Asia dan Afrika, bertujuan untuk mengkoordinasikan pandangan dan membangun pemahaman bersama terkait isu-isu hukum yang sedang berkembang.
Tujuan utama dari forum ini adalah untuk memperjuangkan kepentingan bersama negara-negara di kawasan Asia dan Afrika.
Forum ini berakar dari Konferensi Asia-Afrika yang bersejarah pada tahun 1955 di Bandung, dan Indonesia, dengan Presiden Soekarno sebagai inisiator, memegang peran penting dalam pembentukan AALCO.
Gelaran tahunan AALCO ke-61 ini menjadi lebih spesial dengan kehadiran 47 negara yang terdiri dari 32 negara Asia dan 15 negara Afrika. Selain itu pertemuan ini juga akan dihadiri oleh delegasi dari 41 negara pengamat dan 21 organisasi internasional.
"Ini adalah bukti komitmen dan ketertarikan yang kuat terhadap kerja sama hukum antara Asia dan Afrika," terangnya.
Kabid Humas berharap, forum ini akan menghasilkan kesepakatan yang bermanfaat bagi semua negara peserta dan akan memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan hukum internasional secara keseluruhan.
Forum ini merupakan wujud nyata dari upaya bersama untuk mencapai pemahaman hukum yang lebih dalam dan untuk mengadvokasi kepentingan bersama di antara negara-negara Asia dan Afrika. (BINA-PID)
